Dalam rangka ketersediaan data dalam rangka pengalihan wewenang SMA dan SMK ke provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan. Pola Struktur

Penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan beralihnya kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.